Fakta di Balik Jokowi Izinkan Investasi Miras – Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 10/2021 tentang bisnis investasi. Peraturan tersebut ditandatangani oleh kepala negara pada 2 Februari 2021.

Fakta di Balik Jokowi Izinkan Investasi Miras

Sumber : indozone.id

backpagelowell – Dalam Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 diatur tata cara menanam modal di Indonesia. Salah satu jenis bisnis yang diatur adalah berinvestasi dalam alkohol atau minuman beralkohol di banyak wilayah.

Terkait hal tersebut, Okezone merangkum beberapa Fakta seputar investasi alkohol:

1. 4 Provinsi yang Dapat Perizinan Investasi

Sumber : economy.okezone.com

Presiden Jokowi mengawasi perizinan investasi untuk industri minuman keras (miras) atau minuman beralkohol di empat provinsi tersebut. Keempatnya adalah Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua.

Ketentuan ini tertuang dalam “Peraturan Presiden tentang Penanaman Modal di Bidang Komersial” tahun 2021 yang ditandatangani oleh kepala negara pada tanggal 2 Februari 2021. Peraturan ini merupakan versi turunan dari Undang-Undang Nomor 11 (UU) Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja.

“Diperlukan investasi baru di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal,” tulis Perpres dalam Lampiran III.

Jika investasi dilakukan di luar daerah, maka harus diatur oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas saran gubernur.

Lisensi dan ketentuan yang sama juga berlaku untuk industri minuman anggur dan alkohol. Dengan izin ini, industri alkohol dapat memperoleh suntikan investasi dari investor asing, dalam negeri, koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Investasi asing tidak termasuk tanah dan bangunan mungkin bernilai lebih dari Rp 10 miliar. Namun, perseroan terbatas (PT) yang terdaftar di negara tersebut harus dibentuk sesuai dengan hukum Indonesia.

Jokowi tidak hanya mengatur soal investasi di industri alkohol, tetapi juga memberikan restu bagi investasi ritel alkohol atau ritel alkohol, termasuk masuk dalam daftar wilayah usaha yang diizinkan dalam kondisi tertentu.

“Departemen bisnis perdagangan eceran alkohol atau alkohol, persyaratan jaringan distribusi dan tempat-tempat khusus. Penjual minuman beralkohol atau minuman beralkohol, persyaratan jaringan distribusi dan tempat-tempat khusus,” Daftar 44 dan 45 tercantum dalam Lampiran III.

Baca juga : Pernyataan Terkini Wapres Ma’ruf Amin Terkait Vaksinasi Covid-19

2. Ketum PBNU Tolak Perpres Investasi

Sumber : merdeka.com

KH Said Aqil Siroj, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dengan tegas menentang rencana pemerintah untuk mengeluarkan industri minuman keras dari daftar negatif investasi. Menurut Said, Alquran secara tegas melarang minuman beralkohol karena menimbulkan banyak kerugian.

Pada Senin (1/3), disebutkan dalam pernyataan pers: “Kami sangat tidak setuju dengan keputusan presiden tentang investasi alkohol. Dalam Alquran, ada yang mengatakan وَلَاتُلُقُوابِأِيْدِيكُمْ).

Ia mengatakan, kebijakan pemerintah harus membawa manfaat bagi masyarakat. Dikatakannya, hal itu mengandung aturan tertentu, yakni kebijakan pemimpin harus berpijak pada kepentingan rakyat.

Dia berkata: “Karena agama secara tegas melarang keyakinan beragama, kebijakan pemerintah harus membatasi konsumsi minuman beralkohol daripada mendorong peningkatannya.”

Dia juga melihat bahaya sebagai efek negatif yang nyata dari alkohol. Oleh karena itu, harus dicegah dan tidak boleh ditolerir. Dia berkata: “Jika kita bersedia untuk mengadopsi rencana investasi alkohol ini, maka jika negara kita dirugikan, jangan salahkan.”

Seperti kita ketahui bersama, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 yang mengatur tentang bisnis investasi. Perpres adalah versi turunan dari Employment Creation Act.

Satu hal yang ditekankan dalam peraturan presiden adalah mulai berinvestasi pada alkohol. Sesuai regulasi, investasi minuman beralkohol bisa dilakukan di Papua, NTT, Bali, dan Sulawesi Utara. Perpres juga membuka peluang investasi serupa di daerah lain.

3. Legalkan Investasi Miras, MUI: Hukumnya Haram!

Sumber : nasional.okezone.com

Cholil Nafis, Ketua Panitia Dakwah MUI, menyerukan penghapusan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021, yang mengatur tentang bidang usaha penanaman modal yang melegalkan penanaman modal. Ia menilai regulasi tersebut belum membuat masa depan Indonesia menjadi lebih baik.

Ia mengatakan dalam pesan singkatnya: “Saya kira jika mendengarkan keinginan rakyat, maka harus dihapuskan, karena tidak baik untuk masa depan masyarakat, mungkin tidak baik untuk investasi, ya, tetapi buruk untuk orang-orang Ya. “, Senin (1/3).

Ia menjelaskan, pada 2009, MUI juga mengeluarkan Fatwa Nomor 11 tentang sanksi alkohol dan minuman keras. Fatwa menjelaskan bahwa hukum minum adalah haran.

MUI juga merekomendasikan agar pemerintah melarang minuman beralkohol di masyarakat, yakni melalui izin mendirikan pabrik dan memproduksi barang untuk diperdagangkan.

Cholil menjelaskan: “Oleh karena itu, menurut Fatwa MUI, jelas bahwa meskipun investasi alkohol dibatasi hanya di empat provinsi, kami menolak investasi alkohol.”

Ia mengungkapkan bahwa ini bukan hanya soal penolakan karena Islam, tapi juga berdampak pada kepentingan nasional. Karena menurutnya hal itu bisa menghancurkan akal budi. Pada saat yang sama, persaingan sumber daya manusia mulai meningkat. Jangan sampai pemerintah malah meracuni otak, agar tidak merugikan generasi mendatang.

Jollier mengatakan: “Jika bisa dihilangkan, maka akan dihilangkan dan dihilangkan karena tidak bisa berdasarkan kearifan lokal, atau sudah ada sejak lama, jika merugikan masyarakat kita.”

Dia juga mengungkapkan bahwa efek negatif dari minuman ini sangat jelas. Salah satunya adalah meningkatnya jumlah kematian di seluruh dunia.

“Pada 2016, jumlah orang yang meninggal akibat alkohol di dunia melebihi 3 juta, yang berarti semakin banyak orang yang meninggal karena Covid. 70% data Polda Makassar meninggal karena alkohol, dan orang mabuk meninggal karena orang mabuk,” tutupnya. .

Sebelumnya, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menilai Perpres secara keseluruhan dapat mendorong investasi yang lebih kompetitif dan pengembangan kawasan bisnis prioritas.

“Dibandingkan dengan Perpres No. 44/2016, ada 515 kawasan komersial yang tutup. Artinya mereka lebih cenderung membatasi kawasan komersial. Dengan Perpres yang baru, kita telah mengubah cara berpikir kita dan menjadi lebih kompetitif. Mendorong pembangunan bidang bisnis prioritas. ”

Peraturan tersebut juga mengatur enam bidang usaha yang dilarang investasi, yaitu industri perkebunan / farmasi, segala bentuk perjudian, penangkapan ikan apendiks / ikan yang terdaftar di CITES, penangkapan / pengembangan karang alam, industri senjata kimia, dan industri bahan kimia perusak ozon.

4. PKS Minta Jokowi Batalkan Perpres Investasi Miras

Sumber : era.id

Fraksi PKS meminta Presiden Joko Widodo membatalkan Peraturan Presiden Nomor 10/2021 tentang bidang usaha investasi. Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai Perpres itu mengesahkan minuman beralkohol karena dinilai merugikan Pancasila dan UUD 1945.

Jazuli berkata: “ Pemerintah harus melindungi nilai-nilai dasar negara dan konstitusi, mencerminkannya dalam kebijakan nasional berbagai departemen, dan bahkan tidak merugikan mereka atas nama pragmatisme ekonomi. Kami mengingatkan mereka untuk tidak tersesat. ” Pernyataannya, Senin (1/3).

Dia mengingatkan prinsip pertama Pancasila. Menurut Jazuli, pemerintah harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Mengenai prinsip pertama, semua agama melarang minum alkohol karena jelas dianggap merugikan. Terkait prinsip kedua, minuman keras jelas mengancam peradaban dan martabat manusia karena merugikan tubuh, pikiran, dan kecerdasan generasi generasi penerus ini negara dan kesehatan mental, “katanya.

Jazuli mengatakan selama ini minuman beralkohol termasuk dalam kawasan komersial tertutup, yang artinya tunduk pada ketentuan yang ketat. Terlepas dari peraturan ini, pelanggaran penjualan dan distribusi alkohol terjadi di mana-mana, dan telah menjadi faktor utama dalam kejahatan, keresahan sosial, dan perusakan jaminan sosial.

Ia mengatakan: “Selain pertimbangan moral Pancasila dan UUD 1945, pemerintah juga harus mempertimbangkan minuman keras yang berlebihan, yang akan mengganggu ketertiban masyarakat dan mengancam generasi bangsa. Persoalan mendasar dan mendasar seperti ini harus menjadi perhatian kita bersama.

Selain itu, Jazuli mendorong aparat keamanan sebagai penanggung jawab pelayanan masyarakat untuk memberikan data kepada pemerintah dan dinas terkait tentang bahaya alkohol di masyarakat, tingginya angka kriminalitas akibat alkohol, dan perusakan jaminan sosial.

“Ini tanggung jawab kita bersama untuk melindungi generasi bangsa dari alkohol. Tanggung jawab kita bersama adalah membantu institusi menjaga keamanan dan ketertiban. Mungkin pemerintah melakukan kesalahan, dan tanggung jawab kita di fraksi PKS adalah untuk mengingatkan. Kebijakannya nanti. dibatalkan. “Jia Zuli menyimpulkan.

Keputusan Presiden No. 10/2021 mengatur bahwa industri alkohol, minuman keras dan malt harus mempertimbangkan budaya lokal dan melakukan investasi baru di provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua.

Wayan Koster, Gubernur Bali, mengapresiasi aturan tersebut. Ia mengatakan, sesuai dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penanaman Modal, Arak Bali, Brim Bali, dan Bali Tuak merupakan badan usaha produksi dan pengembangan yang legal.

Coster mengatakan: “Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 diundangkan pada 2 Februari 2021. Itu merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja.”

Ia mengatakan, sebelumnya, dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2014 (tentang Daftar Wilayah Usaha Tertutup di Bidang Penanaman Modal dan Daftar Wilayah Usaha Bersyarat), telah diaturnya Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25. tahun 2007. Ayat (3) membuat ketentuan secara rinci. Industri minuman beralkohol merupakan industri tertutup.

Namun, dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 terdapat klausul yang mengubah Pasal 12 UU Penanaman Modal, yang mengatur bahwa minuman beralkohol bukan merupakan industri investasi tertutup. Dia mengatakan: “Atas nama Pemerintah Bali dan (rakyat), saya ingin mengucapkan terima kasih dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Joko Widodo. Dia telah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 10/2021.”

5. Investasi Miras Justru Bebani Ekonomi Rp 256 Triliun

Sumber : mudanews.com

Ekonom Indef Dradjad Hari Wibowo membantah pembukaan investasi alkohol akan berdampak besar pada perekonomian. Padahal, investasi terbuka alkohol akan menambah beban ekonomi nasional akibat alkohol.

“Saya kira tidak benar bahwa keuntungan lebih besar daripada kerugiannya. Biaya bagi negara akan melebihi keuntungan ekonomi. Ini berdasarkan penelitian ya, bukan perkiraan sembarangan,” kata Dradjad.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 10/2021 (Perpres) tentang bidang usaha penanaman modal, yang mengatur tentang pembukaan investasi minuman beralkohol (alkohol).

Dradjad mengatakan dengan adanya investasi ini, pihaknya tentu berharap bisa meraup untung besar sehingga bisa mengupayakan agar lebih banyak masyarakat yang mengonsumsi minuman beralkohol. Dia menjelaskan: “Pasokan akan menciptakan permintaan.”

Keadaan ini akan meningkatkan konsumsi minuman beralkohol. Akibatnya, sekelompok orang akan terlalu banyak mengonsumsi alkohol. Dradjad, ketua komite ahli PAN, mengatakan: “Ini berdasarkan pengalaman negara-negara di dunia.”

Menurut sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat pada tahun 2010, pertama-tama, satu dari enam pecandu alkohol di Amerika Serikat termasuk dalam populasi peminum yang berlebihan.

Kedua, dengan kondisi tersebut, biaya minum wine ini mencapai US $ 249 miliar pada 2010 atau sekitar US $ 2 per gelas 5 sen. “Ini adalah harga akibat pengaruh buruk alkohol terhadap perekonomian. Jika dihitung berdasarkan PDB AS, maka akan turun 1,66% dari PDB,” kata Darajad.

Darajad mengatakan limbah terbesar adalah hilangnya 72% dalam produktivitas, kerugian 11% dalam biaya medis, kerugian 10% dalam penegakan hukum karena kejahatan yang disebabkan oleh alkohol, dan kerugian 5% dalam kecelakaan mobil yang disebabkan oleh alkohol.

Angka-angka tersebut masih dipandang sebelah mata. Faktanya, para peneliti memperkirakan bahwa jumlahnya mungkin lebih tinggi. Ekonom senior INDEF berkata: “Ini adalah studi formal yang dikeluarkan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Pemerintah AS.”

Selain penelitian ini, Dradjad juga menyebutkan bahwa penelitian lain menunjukkan hal yang sama. Sebuah studi yang ditulis oleh Montarat Thavorncharoensap dalam 20 studi di 12 negara menyebutkan bahwa beban ekonomi minuman beralkohol menyumbang 0,45% hingga 5,44% dari PDB.

Baca juga : 5 Fakta Bansos 2021 dan Waktu Penyalurannya

6. Kata Wagub soal kaitan Perpres Investasi Miras

Sumber : merdeka.com

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Jakarta Ahmad Riza Patria) memastikan hal itu sesuai dengan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada 2017.Komitmen yang dibuat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur terus mengejar kepemilikan saham di perusahaan bir PT Delta Jakarta. . Penjualan saham tersebut membutuhkan persetujuan DPRD DKI sebagai mitra dari Pemprov DKI.

“Ada beberapa tahapan, termasuk persetujuan dari teman-teman DPRD. Kami akan terus merekomendasikan untuk mendapatkan dukungan dari teman-teman DPRD DKI untuk mencapai kesepakatan tentang kesediaan kami untuk menjual saham di PT Delta,” kata Riza, Senin (1/3). ) Kata balai kota.

Riza sendiri enggan menanggapi peraturan perundang-undangan terkait legalitas minuman beralkohol. Yang terpenting di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta tengah berupaya menjual kembali saham perusahaan produksi minuman beralkohol PT Delta Djakarta.

Riza mengatakan: “Ini sudah menjadi kekuasaan eksekutif pemerintah pusat, dan Republik Rakyat Demokratik kita (pemerintah daerah) tidak ikut berkomentar karena kita menunggu kebijakan pemerintah pusat.

Seperti kita ketahui bersama, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum juga mulai berupaya menjual saham bir PT Delta Djakarta Tbk. Padahal, rencana tersebut merupakan salah satu janji Anies-Sandiaga untuk mencalonkan diri pada Pilgub DKI Jakarta 2017, namun sejak Anies terpilih menjadi gubernur dan Sandiaga berhenti menjabat sebagai wakil gubernur, saham tersebut belum juga dijual. Seperti kita ketahui bersama, Pemprov DKI memiliki 26,25% saham PT Delta Jakarta.

Wakil Gubernur Riza Patria (Riza Patria) kembali membahas persoalan ekuitas perusahaan bir dalam Perpres No 10/2021 tentang bidang usaha investasi. Perpres adalah versi turunan dari Employment Creation Act.

Satu hal yang ditekankan dalam peraturan presiden adalah mulai berinvestasi pada alkohol. Sesuai regulasi, investasi minuman beralkohol bisa dilakukan di Papua, NTT, Bali, dan Sulawesi Utara. Perpres juga membuka peluang investasi serupa di daerah lain.

RSS
Follow by Email